Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas




Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas 

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A.   SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi  Dinas terdiri dari:

a.    Kepala Dinas

b.    Sekretariat, terdiri dari

                 i.    Subbagian Perencanaan

                ii.    Subbagian Keuangan dan

               iii.    Subbagian Umum dan Kepegawaian

c.    Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari kelompok jabatan fungsional

d.    Bidang Telematika dan Persandian, terdiri dari kelompok jabatan fungsional

e.    Bidang Aplikasi Informatika, terdiri dari kelompok jabatan fungsional

f.     Bidang Statistik dan

g.    Kelompok Jabatan Fungsional.

 

B.    TUGAS DAN FUNGSI

a.     Kepala Dinas

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.    Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;

b.    Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang telematika dan persandian;

c.    Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang aplikasi informatika;

d.    Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang statistik;

e.    Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Dinas; dan

f.     Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  Bupati  terkait  tugas dan fungsinya.

 

b.  Sektretariat

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat.

             i.    Subbagian Perencanaan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh Kepala Subbagian mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan serta mengelola penyusunan perencanaan, penyajian data dan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

            ii.   Subbagian Keuangan

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan, menghimpun, mengolah dan mengelola administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran, penggunaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

           iii.    Subbagian Umum dan kepegawaian

Sebagaimana dimaksud  dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengelolaan barang milik Daerah, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

 

c.   Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat, dan kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat;

b.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemitraan informasi, komunikasi publik dan hubungan masyarakat; dan

c.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

d.    Bidang Telematika dan Persandian

Mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan teknologi, persandian dan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan.

Kepala Bidang Telematika dan Persandian melaksanakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur dan teknologi;

b.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas  di  bidang  persandian dan keamanan informasi; dan

c.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

e.    Bidang Aplikasi Informatika

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang,  mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan aplikasi dan database, dan  e-government sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika melaksanakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan aplikasi dan database;

b.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang e-government; dan

c.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

f.    Bidang Statistik

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan  teknis,  memberikan  dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Kepala Bidang Statistik melaksanakan fungsi:

a.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang survei dan kompilasi produk administrasi statistik;

b.    Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan analisis diseminasi layanan sektoral; dan

c.    Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

 

g.    Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas, maka pada masing- masing kelompok jabatan fungsional sebagimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk koordinator.

a.    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f,  terdiri  atas  sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok  jabatan  fungsional sesuai dengan keahliannya.

b.    Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

c.    Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

d.    Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e.    Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Adminsitrasi yang mengalami penyetaraan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f.     Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat ditunjuk Sub Koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.

g.    Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap  tugas  sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan administrator.

h.    Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.

i.     Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat  (5),  ayat  (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB.

j.     Ketentuan mengenai kelompok tugas sub  substansi  dan  nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.